Lumbung Pangan Harus Melibatkan Perempuan

Memastikan Ketahanan Pangan di Banyuwangi.

Oleh; Edhi Sujiman

Dua bulan lagi beberapa kawasan pertanian di Banyuwangi memasuki masa panen. Apa yg akan dilakukan untuk memulai dan memastikan kondisi pangan di Banyuwangi dalam posisi aman.

Melemahnya kondisi pangan disebabkan oleh Produksi menurun dan tidak adanya stok pangan. Lumbung pangan salah satu pilihan pemkab Banyuwangi menjawab agar tidak terjadi kerawanan pangan. Lalu tahapan apa yang akan dilakukan sebelum masa panen raya tiba?

Pertama: Segera lakukan pembenahan kelembagaan lumbung-lumbung yang ada. Pastikan apa lumbung tersebut hanya menyimpan gabah/beras untuk stok pangan anggota dan non anggota, atau lumbung melakukan pengolahan lanjutan dengan bahan baku beras.

Kedua: Fasilitasi berdirinya lumbung-lumbung baru yang memiliki anggota yang jelas. Sebab petani dan buruh tani, terutama perempuan memiliki kepentingan yang berbeda. Semisal; dalam keseharian disetiap rumah tangga, yang bersentuhan langsung dengan perberasan adalah perempuan. Mestinya kalau ngomong ketahanan pangan para keluarga tani dan buruh tani, perempuan wajib dilibatkan dan sangat memungkinkan perempuan menjadi pelaku perlumbungan.

Sangat disayangkan, sampai hari ini, para pelaksana program pembangunan di Banyuwangi belum kuat mendorong berdirinya lumbung yang beranggotakan perempuan. Pedahal ini lebih nyata dalam menciptakan ketahanan pangan dikeluarga tani dan buruh tani.

Saya berharap pengarusutamaan gender di Banyuwangi atau gender mainstrem di Banyuwangi hanya retorik tanpa implementasi.

Mari kita pertajam konsep ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil gender.  

Aliansi Rakyat Miskin Kabupaten Banyuwangi: 100 hari & Kepercayaan Publik

Aliansi Rakyat Miskin Kabupaten Banyuwangi: 100 hari & Kepercayaan Publik: "Ditulis oleh Silviana (Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak) 100 hari dinilai penting karena dapat menjadi faktor positif bagi pemer..."

Suara Rakyat Banyuwangi mengatakan...

Sesuai dg bidang anda. Gimana kalo kita coba lihat rencana 100 hari, dari sisi penguatan perempuan. Karena saya masih kwatir, rencana kerja awal pemkab Banyuwangi belum meletakkan dasar terkait penguatan perempuan. Lihat aja di arah kebijakan RPJMD nya. Program kerja yg diturunkan dari kebijakan umumnya, masih jauh dari isu faktual terhadap pengarusutamaan gender. Isu strategsisnya, belum mencerminkan peroalan yg faktual. Kelihatannya mitra yg membuat RPJMD nya (Unair), terutama terkait dg perempuan, tidak melibatkan stakeholders. Disusun lebih banyak di balik meja. Pendekatanya lebih asumtif. Gimana point ini kita bahas kemudian kita desakkan sebagai masukkan. Sebab penyempurnaan RPJMD Banyuwangi, sekarang melibatkan Unibraw.

Pembelaan Kades di Banyuwangi terhadap Hak-Hak Perempuan RENDAH.

Tidak ada kata yang pas kecuali PESIMIS, ketika melihat kapasitas pemerintah desa di bawah komando Kades di Banyuwangi dalam melaksanakan program pembangunan yang sensitif gender. Hampir semua kades tidak memahami akan hak-hak perempuan. Padahal pemerintahan diatasnya selalu memakai pemerintah desa sebagai pelaksana program pembangunan. Ketika ada program yang harus melibatkan partisipasi perempuan, yang terjadi adalah melakukan marginalisasi dan sub ordinasi terhadap peran perempuan. Saya berharap Pemkab.Banyuwangi melakukan refleksi agar program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan tidak tereduksi menjadi program yang hanya menghabiskan anggaran. Sebab output dan outcomesnya tidak tercapai.
Kami siap diajak diskusi untuk melihat ulang terkait dengan ini.

Tertanda
Edhi Sujiman